Palangkaraya - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Sosialisasi Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dengan mengundang Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Palangkaraya. Acara tersebut diadakan di Aula RPP KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (23/07/20).

Acara dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Eko Wahyu Sulistiobudi (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM) dengan didampingi oleh Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Samsul Anam yang bertindak sebagai moderator dan Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas Fetra Liany. Sosialisasi ini dihadiri oleh 11 (sebelas) Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

Dalam sambutannya Eko Wahyu Sulistiobudi, selaku narasumber menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah untuk menyatukan pandangan terhadap proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, sehingga tidak ada warga Palangka Raya yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, namun tidak terdaftar dalam Pilkada Serentak Tahun 2020.

Sebagaimana diketahui untuk bisa terdaftar sebagai pemilih, ada beberapa syarat yang diatur dalam Undang-undang (UU) seperti genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el atau surat keterangan dari Disdukcapil, tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Eko dalam materinya menyampaikan bahwa ada 4 (empat) tahapan yang tertunda saat pandemi yang seyogyanya awalnya Pemilihan Gubernur dilaksanakan di bulan September menjadi Desember 2020, yaitu : Pelantikan dan masa kerja PPS, Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, Pemutakhiran data pemilih dan Penyusunan dan penetapan daftar pemilih. “ Hal yang wajib KPU laksanakan yaitu : melakukan kegiatan harus sesuai dengan protokol kesehatan, bagi penyelenggara Adhoc Apabila tidak bisa melakukan rapid tes, minimal harus ada surat keterangan bebas dari influenza, dan pengumuman DPT oleh PPS pada tanggal 28 Oktober s.d 6 Desember 2020, “ tutup Eko.(DM)

Posted in Berita on Jul 24, 2020