Palangka Raya – Dalam rangka menghadapi kemungkinan adanya perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Ballroom Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya (21/12).

Rapat Koordinasi yang dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Harmain dihadiri oleh peserta dari Ketua, Divisi Hukum dan Pengawasan, Divisi Teknis Penyelenggara, dan Kasubag Hukum dari 14 KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah.

Harmain dalam sambutan mengutarakan bahwa tujuan dari Rakor ini adalah merupakan bekal kesiapan apabila kemungkinan ada perselisihan dan kemungkinan adanya persoalan gugatan di MK (Mahkamah Konstitusi). “Potensi masalah yang ada di Kalimantan Tengah yaitu adanya tulisan yang sama di C-Hasil Kabupaten/Kota dan di C-Kehadiran belum semua terisi lengkap terutama terkait DPTb”, tutur Harmain. Harmain juga mengatakan bahwa potensi gugatan tidak hanya di MK, tetapi bisa juga di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dari DKPP (Dewan Keamanan Penyelenggara Pemilu).

Sesuai PKPU 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal bahwa permohonan PHP (perselisihan hasil pemilu) dimulai 3 (tiga) hari kerja (tanggal 21 s.d 23 Desember 2020) setelah penetapan calon terpilih, tanggal 18 Desember 2020 yang lalu.

Hadir sebagai narasumber dari Rapat Koordinasi adalah Lawyer Ali Nurdin dari Jakarta dan Kasubag Advokasi dari KPU RI, Retno Kusumastuti, yang menyampaikan teknis-teknis penyusunan alat bukti dan pembahasan secara umum terkait tentang konsultan hukum. (Fet)

Posted in Berita on Dec 21, 2020