Rakor Evaluasi DPT Pemilu Serentak Tahun 2019
Palangka Raya, www.kalteng.kpu.go.id – KPU Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) DPT Pemilu Serentak Tahun 2019 yang diikuti oleh 34 Provinsi di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. (Rabu, 14/08/2019). Kegiatan ini dilaksanakan di M Bahalap Hotel. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah H. Harmain selaku tuan rumah mengucapkan “ Selamat datang di Bumi Tambun Bungai buat Pimpinan KPU Republik Indonesia beserta Tim Sekretariat serta Peserta yang berasal dari 33 Provinsi yang telah hadir pada kegiatan ini. Kepada KPU Republik Indonesia yang telah mempercayakan Kota Palangka Raya sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan Rakor DPT Pemilu Serentak Tahun 2019, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, dikarenakan Kalimantan Tengah saat ini juga merupakan Provinsi yang sedang mendapat perhatian seluruh Provinsi bahkan dunia karena merupakan kandidat Ibukota Pemerintahan yang baru, selain Provinsi Kalimantan Timur dan juga Provinsi Kalimantan Selatan”. “Kami mengapresiasi rekan-rekan Komisioner Divisi Perencanaan, Data dan Informasi serta para Operator Sidalih yang telah bekerja keras selama Pemuktahiran Daftar Pemilih, Penetapan DPS sampai dengan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Serentak Tahun 2019. Kita selaku penyelenggara harus tetap responsif apapun dinamika yang terjadi selaku Penyelenggara Pemilu serta harus meningkatkan kemampuan dalam memahami aturan Pemilu” ucap Evi Novida Ginting Manik saat membuka kegiatan secara resmi. Sementara itu Viryan, Anggota KPU Republik Indonesia menyampaikan pada saat berlangsungnya kegiatan nanti juga akan diberikan penghargaan kepada KPU provinsi yang dinilai berprestasi, untuk kegiatan besok akan dibagi dalam 3 Kelas meliputi Kelas A untuk Operator serta Kelas B dan C untuk Komisioner KPU Provinsi. Pada kesempatan yang sama Wahyu Setiawan menyampaikan KPU Republik Indonesia mendorong dilaksanakannya E-Rekap, dengan konsekuensi bahwa substansi pelaksanaan E-Rekap harus dapat memangkas jenjang birokrasi yang ada, sehingga perlu adanya masukan dari Komisioner KPU Provinsi yang hadir pada kegiatan ini. **(G.C).***
