Rapat Koordinasi Stakeholder dengan KPU terkait Pemetaan Wilayah dan Analisa Daerah
Palangka Raya - Demi terlaksananya Pemilu 2019 yang lancar dan aman bagi semua pihak, KPU Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi Pemetaan Wilayah dan Analisa Daerah Partisipasi Terendah, Potensi Pelanggaran Pemilu, Rawan Konflik, Bencana Alam Pasca Pemilu 2019 dengan Stakeholder terkait , (Kamis 14/03/2019) di Café Bistro Carnival Palangka Raya. Rakor ini dihadiri oleh KBO Reskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah (Igkalera), Badan Intelejen Daerah Prov.Kalteng (Lazuardi), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Aldius Patanan), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Ambar Ratmoko), Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (Catur Winarti), Telkom (Setyohadi) dan PLN (Risda Mohtar). Rakor ini dibuka oleh Ketua KPU Prov.Kalteng Harmain dan didampingi oleh Sastriadi Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara, kegiatan ini merupakan antisipasi permasalahan yang akan terjadi pada saat berlangsungnya Pemilu Serentak 17 April 2019. Dalam Rakor ini disampaikan bahwa disetiap Kabupaten dan Kecamatan di Kalimantan Tengah telah dapat mengakses Telkomsel selain itu untuk cuaca di bulan Maret dan April curah hujan diperkirakan masih tinggi yaitu di daerah Kabupaten Barito Utara, Lamandau dan Kotawaringin Barat akan terjadi peningkatan curah hujan sehingga disetiap TPS yang ada perlu mendapat informasi terbaru mengenai hal tersebut sebelum berlangsungnya pencoblosan. Disdukcapil menyatakan semua Kabupaten dan Kota di Kalimantan tengah telah melaksanakan perekaman data namun dari data per Februari untuk perekaman data wajib KTP 1.818.843 jiwa hanya 1.671.692 jiwa yang telah terekam. Contohnya Kabupaten Barito Timur dari 2.300 jiwa yang telah direkam sisa 300 jiwa yang belum dicetak berdasarkan informasi terakhir yang diterima. Menurut Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah daerah yang rawan konflik adalah Barito Timur, Kotawaringin Timur, Kotawraingin Barat, Murung Raya dan Kapuas berupa konflik antara pendukung calon, demo anarkis, serta beberapa ASN yang ikut menjadi pendukung calon secara terbuka, pengusakan dan pembakaran fasilitas umum serta kesenjangan sosial yang menonjol antar pendukung calon. Binda menambahkan jangan sampai terulang lagi kasus pencoblosan oleh petugas KPPS /Penyelenggara Pemilu pada Pemilu 2014. Oleh sebab itu Harmain menegaskan semua pihak bertanggungjawab akan suksesnya gelaran Pemilu 2019 baik penyelenggara, Pemerintah, Pemda, peserta pemilu, masyarakat dan stakeholder lainnya.“Sukses pelaksanaan Pemilu 2019 akan ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya kesiapan dari Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan kesiapsiagaan dari Aparat Keamanan dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan Pemilu. Oleh karena itu, melalui Rakor ini dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, diharapkan terwujudnya sinergisitas yang kuat dan berkesinambungan antar pemangku kepentingan Pemilu, dalam upaya menciptakan Pemilu demokratis dan damai” pungkasnya. (Srk)
