Berita Terkini

Kuala Kapuas, www.kpu.kapuaskab.go.id– Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas telah melaksanakan rapat koordinasi pencermatan dan Uji Publik DPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020, Minggu, (11/10/2020). Kegiatan ini bertempat di Aula Kemenag Kabupaten Kapuas pada pukul 13.00 s/d 16.00 WIB. Rakor ini dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Kapuas, Jamilah Maisura dan dipimpin oleh Anggota KPU Kabupaten Kapuas, Adiresido selaku Divisi Perencanaan, Data dan Informasi beserta Anggota KPU Kabupaten Kapuas lainnya yang juga turut hadir yaitu Agus Helmi, dan Muntiara. Kegiatan Rakor pencermatan dan Uji Publik DPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas, Herigalis Mahar dan Charles, Ketua Tim Kampanye Paslon 01, Supenpri, Koordinator Kampanye Paslon 02, Daniel Bitak, LO Tim Kampanye Paslon 02, Zaini, Kaban Kesbangpol, Marlina,Sekretaris Disdukcapil, Sipie S. Bungai, Inspektur Kabupaten Kapuas, Heribowo. Anggota KPU Kabupaten Kapuas, Adiresido menyampaikan bahwa kegiatan pencermatan dan uji publik DPS ini merupakan lanjutan dari adanya kegiatan uji publik baik di tingkat Kelurahan/Desa oleh PPS dan di tingkat Kecamatan oleh PPK, yang dimana hasil uji publik tentunya sudha divalidasi dan akan dimasukkan ke dalam penyusunan DPS Hasil Perbaikan atau DPSHP sebagai bahan untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kapuas yang valid, akurat dan berkualitas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020. Sementara ini di kesempatan yang sama Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas, Herigalis Mahar, menyampaikan bahwa dalam forum pada hari ini kita bersama-sama menyamakan persepsi dan untuk memastikan bahwa proses menuju Daftar Pemilih Tetap nanti berjalan sesuai koridor aturan yang berlaku dan agar tidak menjadi permasalahan hukum maka atas adanya saran dan perbaikan dalam hal data pemilih juga harus sesuai mekanisme yang ada. Adapun Supenpri selaku Tim Kampanye Kabupaten Kapuas pasangan calon nomor urut 1, menyampaikan bahwa hak pilih masyarakat harus diperhatikan dan jangan sampai mengurangi hak pilih masyarakat dan kunci keberhasilan Pilgub Kalteng Lanjutan Tahun 2020 adalah validitas data di semua tahapan termasuk daftar pemilih. Adapun Zaini selaku LO pasangan calon nomor urut 2 menyampaikan bahwa data tanggapan masyarakat dapat diakomodir darimanapun usulannya apabila memang dapat dibuktikan dengan KTP-El dan Kartu Keluarga dan bahwa DPS daat ini adalah data pemilih yang riil dan sesuai di lapangan. Saat kegiatan rakor ini juga dilakukan uji publik terhadap 8 (delapan) orang yang hadir dimana rata-rata semuanya sudah terdapat didalam Daftar Pemilih Sementara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kapuas.(Gagah Christiantoro)

Kuala Kapuas, www.kpu.kapuaskab.go.id – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 yang aman, damai dan sejuk menjadi dambaan masyarakat termasuk di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas. Mewujudkan hal ini tentunya perlu dukungan semua pihak agar tahapan program dan jadwal bisa terus terlaksana atau tanpa adanya hambatan. Berawal dari semangat tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Polres Kabupaten Kapuas bertemu untuk membahas terciptanya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang aman, damai dan sejuk di Aula Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas, Rabu, (7/10/2020). Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kasat Binmas Polres Kapuas IPTU Imam Sahrofi, S.HI.,M.H. selaku Pimpinan FGD, Ketua Bawaslu Kab. Kapuas Iswahyudi Wibowo selaku narasumber, Ketua KPU Kab.Kapuas Jamilah Maisura selaku Narasumber, Aipda Hotner Siagian, SH. selaku Narasumber, Camat Basarang, Wakapolsek Basarang IPDA Haryanto, Danramil Basarang diwakili oleh PELDA Dedi Wahyudi, Kades, PPS dan Panwascam Basarang serta masyarakat tamu undangan yang hadir dalam kegiatan. Jamilah Maisura menyampaikan terima kasih atas dukungan pihak kepolisian yang sungguh-sungguh menjaga suasana aman damai dan sejuk selama tahapan Pilgub Kalteng 2020. Melalui kegiatan ini dia berharap semua juga terus mendukung tahapan demi tahapan selanjutnya, termasuk kampanye yang berlangsung hingga 5 Desember 2020. “Dan tidak lupa kita selalu mengingatkan pentingnya menerapkan protokol pencegahan dan penyebaran Covid-19 disetiap kegiatan pemilihan, minimal menggunakan masker serta cuci tangan sebelum beraktivitas,” kata Jamilah. Kasat Binmas Polres Kapuas, Iptu Imam Sahrofi sendiri menjelaskan maksud diselenggarakannya FGD di Kecamatan Basarang karena melihat lokasi ini strategis serta untuk menegaskan komitmen bersama penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai dan sejuk. “Disini (Kecamatan Basarang) angka pemilih DPS sebanyak 15.388 orang merupakan terbanyak ke 6 dari 17 kecamatan yang ada dan Kecamatan yang dekat dengan Kota Kuala Kapuas,” kata Imam. Adapun hasil kesimpulan FGD antara lain mengajak masyarakat untuk selalu mengedepankan rasa persaudaraan, larangan meneruskan kabar hoaks (berita bohong), menghindari konflik sosial akibat dari perbedaan pilihan dalam pemilihan serta membantu tersosialisasinya pelaksanaan pemungutan suara di 9 Desember 2020 untuk bersama datang ke TPS. (Gagah Christiantoro)

Kuala Kapuas, www.kpu.kapuaskab.go.id– Bertujuan Lindungi Hak Pilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas menyambangi Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas, Rabu, (30/09/2020). Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat kantor Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas yang bertujuan untuk melindungi hak pilih bagi narapidana yang berada di Rumah Tahanan (Rutan) serta melakukan koordinasi tentang jumlah warga binaan yang ada di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas yang memiliki Identitas Kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah, serta merujuk dari Surat KPU Republik Indonesia Nomor 818/PL.01.1-SD/01/KPU/IX/2020 tanggal 25 September 2020 Perihal Perlindungan Hak Pilih bagi Pemilih di Rumah Tahanan atau Lembaga Permasyarakatan serta Persiapan Penetapan DPT. Pelaksanaan koordinasi ke kantor Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas ini dilakukan oleh Anggota KPU Kabupaten Kapuas Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Adiresido, didampingi oleh Kepala Sub Bagian Hukum, Gagah Christiantoro yang diterima langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas, Tony Aji Priyanto yang didampingi oleh Staf. Kepala Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas, Tony Aji Priyanto, menyampaikan “bahwa berkomitmen bagaimana nantinya semua warga binaan yang berada di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas ini nantinya yang berdasarkan pendataan dari petugas kami, warga binaan yang berada di rutan ini dan masih menjalani hukumannya sampai tanggal 9 Desember 2020 untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi untuk memilih Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 secara ketat”. Anggota KPU Kabupaten Kapuas Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Adiresido pasca menemui Kepala Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas, menyampaikan, “bahwa KPU Kabupaten Kapuas melakukan koordinasi ini untuk melindungi hak pilih warga binaan di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas pada pesta Demokrasi di tanggal 9 Desember 2020 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, KPU Kabupaten Kapuas juga selalu siap hadir ke Rutan untuk melakukan sosialisasi kepada warga binaan dan KPU Kabupaten Kapuas menunggu update jumlah warga binaan terakhir yang berada saat ini, dimana hasil pendataan pemilih rutan ini jika memenuhi syarat dan sudah diverifikasi dan terdapat data dukung seperti KTP/Suket/Kartu Kelarga, akan dimasukkan dalam formulir A.2-KWK dan dicatat sebagai pemilih baru dan dimasukkan di TPS yang berada di lingkungan Ruta serta diakomodir ke dalam DPSHP yang kemudian akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 021 Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas”.(Gagah Christiantoro).

Kuala Kapuas, www.kpu.kapuaskab.go.id – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas turut menghadiri rapat koordinasi (rakor) penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Kapuas yang telah diadakan oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas, Rabu, (30/9/2020). Kegiatan ini bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten pada pukul 15.30 s.d 17.30 WIB yang beralamat di Jl. Seroja Nomor 2 Kuala Kapuas. Rakor ini dibuka dan dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas, Iswahyudi Wibowo, dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Kapuas, Jamilah Maisura dan Anggota KPU Kabupaten Kapuas, Muntiara selaku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Asisten II Setda Kab. Kapuas, Salman, Kepala Kesbangpol , Marlina, Kasat Intel Polres Kapuas, AKP. Saldicky J.AL.K, Pasi Intel Kodim 1011/KLK, Tukirin, Kabag Pemerintahan selaku Sekretaris Desk Pilkada, Fahruransi, Satpol-PP, Ricky Adi Saputra, Satgas Covid-19, Edison, Sekretaris DPMPTSP Kab. Kapuas, Gerek, DPUPRPKP Kab. Kapuas, Suliswiyono, dan juga dihadiri masing-masing dari Ketua Tim Kampanye Kab. Kapuas Paslon Nomor Urut 1, Supenpri, Wakil Ketua Tim Kampanye Kab. Kapuas Paslon Nomor Urut 2, Yohanes. Ketua KPU Kabupaten Kapuas pasca mengikuti rakor menyampaikan “semoga dengan kesepakatan pada rapat ini dijalankan dengan kesungguhan dari masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 sehingga berjalan sesuai ketentuan penentuan lokasi Alat Peraga Kampanye Kabupaten Kapuas Nomor 056/PL.02.4-Kpt/6203/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Kapuas serta juga sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota”. Sementara ini di kesempatan yang sama Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas, Iswahyudi Wibowo, menyampaikan “dengan dilaksanakannya rakor ini, disepakati 4 (empat) poin kesepakatan, pertama bahwa Tim Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 akan melepaskan/menertibkan baliho/spanduk yang tidak sesuai PKPU Nomor 11 Tahun 2020, kedua bahwa Pemerintah Daerah akan melepas/menertibkan baliho/spanduk yang berisi program Pemerintah Daerah yang memuat gambar atau foto Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2020 , ketiga bahwa poin 1 dan 2 tersebut akan diteruskan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kecamatan dan Tim Kampanye Paslon, keempat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dan Tim Pemenangan Paslon Urut 1 dan Urut 2 dalam melepas/menertibkan baliho/spanduk yang tidak sesuai ketentuan dan dapat berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Kapuas, Satpol-PP, Polres dan Kodim, Kesbangpol, DPUPRPKP, Satgas Covid-19 dan DPMPTSP”.(Gagah Christiantoro).

Palangka Raya (ANTARA)- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar deklarasi damai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 secara daring. "Hari ini kita laksanakan deklarasi pilkada damai secara daring sebagai komitmen bersama menciptakan rasa aman, nyaman dan tertib di tengah pesta demokrasi dalam kondisi pandemi COVID-19," kata Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim di Palangka Raya, Selasa. Harmain menambahkan, deklarasi damai tersebut dilaksanakan secara daring guna menaati protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pada kesempatan itu pihaknya juga mengajak pasangan calon beserta seluruh tim memaksimalkan masa kampanye pada 26 September hingga 5 Desember untuk menyosialisasikan visi, misi dan program kerja. "Mari ciptakan pilkada damai, aman dan tertib. Jauhi politisasi SARA, penyebaran berita bohong, kampanye hitam dan politik uang. Selalu patuhi protokol kesehatan COVID-19 dan patuhi seluruh peraturan tentang pelaksanaan kampanye," kata Harmain. Dia pun berharap seluruh pihak, terutama para pasangan calon beserta seluruh tim pemenangan serta simpatisan menerapkan dan mematuhi deklarasi yang dibacakan dan ditandatangani bersama secara daring. Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi menambahkan pada masa kampanye Pilkada 2020 ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Selain menaati tata cara dan batasan kampanye, peserta pilkada, tim pemenangan dan simpatisan serta seluruh pihak harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19. "Mari taati, patuhi dan laksanakan seluruh aturan yang ada. Jauhi kampanye politisasi SARA, kampanye hitam, penyebaran berita bohong dan politik uang serta memanfaatkan bantuan sosial kepada korban bencana sebagai sasaran kampanye melalui penggunaan simbol-simbol paslon," katanya saat deklarasi secara daring. Pihaknya pun mengajak seluruh elemen masyarakat mengawasi setiap tahapan pilkada guna menjaga suasana aman, nyaman dan damai tetap terjaga sehingga tercipta pilkada berkualitas dan terpilih pemimpin terbaik yang mampu membawa Kalteng semakin maju dan masyarakat sejahtera. Acara deklarasi pilkada damai secara daring itu diikuti kedua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Selain itu juga diikuti Pemerintah Provinsi dan Forkopimda Kalteng, tokoh agama, tokoh masyarakat dan partai politik serta sejumlah pihak lain. Saat ini Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diikuti dua pasang calon yakni nomor urut satu pasangan Ben Brahim S Bahat-Ujang Iskandar dan nomor urut dua pasangan Sugianto Sabran-Edy Pratowo. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Ben-Ujang diusung tiga partai politik yakni Demokrat, Gerindra dan Hanura dengan perolehan kursi di DPRD Kalteng sebanyak 12 kursi. Pasangan ini mendaftar di KPU Kalteng Sabtu (5/9) siang. Sementara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto-Edy diusung delapan partai politik yakni PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, Perindo, PKS dan PAN dengan dengan perolehan kursi di DPRD Kalteng sebanyak 33 kursi. Pasangan ini mendaftar di KPU Kalteng pada Minggu (6/9) malam.(Rendhik Antara)

PALANGKA RAYA, KALTENGTERKINI.ID – Sehubungan dengan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di tingkat Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah (8-13 September 2020) dan Rekapitulasi DPS di tingkat Provinsi (16 September 2020), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalteng menyampaikan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 1.682.723. Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Serentak tanggal 15 Juli-13 Agustus 2020 telah berjalan lancar. Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) telah mendatangi pemilih untuk memastikan kebenaran data dan memasukkan pemilih baru. Dalam prosesnya, tidak ada satu pun petugas atau pemilih yang kemudian terdampak pandemi Covid-19 yang berarti protokol kesehatan dan keselamatan termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD) telah terbukti efektif. Dari data A-KWK yang digunakan pada saat Coklit kemudian ditetapkan DPS sebanyak 1.682.723 (satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga) pemilih dengan rincian laki-laki 863.499 (delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) dan perempuan 819.224 (delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh empat), tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota, 136 (seratus tiga puluh enam) Kecamatan, 1.572 (seribu lima ratus tujuh puluh dua) Kelurahan/Desa, 6.041 (enam ribu empat puluh satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini diungkapkan Ketua KPU Provinsi Kalteng, Harmain Ibrohim pada acara Coffee Morning dengan wartawan di JCO Donuts Palangka Raya didampingi anggota KPU lainya yakni Wawan Wiraaatmaja, Sastriadi dan Eko Budi, Jumat (25/9/2020). Lebih lanjut dikatakan, Harmaim, saat ini telah dilakukan pengumuman DPS di seluruh desa/kelurahan se-Kalteng untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Hal ini merupakan bagian dari proses perbaikan DPS menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk transparansi dan keterbukan informasi. Bila dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum 2019 yang berjumlah 1.753.224 (satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat), terdapat selisih kurang sebesar 70.501 (tujuh puluh ribu lima ratus satu) pemilih. Terkait Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang tidak masuk di dalam DPS, dapat disampaikan bahwa data yang berasal dari administrasi kependudukan menjadi salah satu sumber data (selain DPT Pemilu Terakhir atau DPT Pemilu 2019) tetapi Daftar Pemilih ditentukan berdasarkan regulasi dan administrasi kepemiluan dan kondisi ril di lapangan salah satunya melalui Pencocokan dan Penelitian (Coklit) tanggal 15 Juli – 13 Agustus 2020, terangnya. Menurutnya, dimungkinkan terjadi perbaikan pada DPS dengan mekanisme yang sudah ditetapkan terakhir dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi “Usulan perbaika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK”. Usulan perbaikan ini masih harus diverifikasi lebih dulu sebelum diterima sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi “PPS melakukan verifikasi terhadap usuan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.” KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menginstruksikan untuk melengkapi data terkait semua proses penyusunan DPS dengan menekankan pada regulasi kepemiluan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah. Proses perbaikan ini masih dapat dilakukan bahkan di dalam rapat pleno terbuka di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Masukan untuk perubahan atau perbaikan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi Tes (PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan PKPU Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 20 ayat (6b), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (5). Harmain menambahkan, KPU Provinsi Kalimantan Tengah juga memerintahkan KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah untuk selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dan pihak terkait lain untuk memastikan transparansi atau keterbukaan proses perbaikan DPS sampai ditetapkan menjadi DPT di tingkat Kabupaten paling lambat tanggal 16 Oktober 2020. Koordinasi ini tetap harus dengan memperhatikan perlindungan data pribadi dari pemilih yang namanya ada di DPS atau DPT. Dikatakan, KPU Provinsi Kalimantan Tengah berharap masyarakat dan pihak yang berkepentingan melakukan pengecekan dan pemeriksaan DPS di tempat-tempat pengumuman atau dengan pengecekan secara online di : www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Bila ditemukan hal yang harus diperbaiki atau pemilih yang belum terdaftar, silakan menghubungi PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi Kalimantan Tengah, tutup Harmain. (dn)