Berita Terkini

Kuala Kapuas, www.kpu.kapuaskab.go.id – Pastikan titik gudang logistik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 maka Pejabat Utama Polda Kalteng mengunjungi kantor KPU Kabupaten Kapuas. (Rabu, 23/09/2020) Kunjungan Pejabat Utama Polda Kalimantan Tengah ini dilakukan oleh Dirlantas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Jafar Sodiq, yang dalam kunjungannya didampingi Kapolres Kapuas, AKBP. Manang Soebeti, SIK, M.Si, dan Kabag Ops, AKP Asdini Pratama Putra yang disambut dan diterima oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas, Otovianus di ruang kerjanya. Dari pihak Polda Provinsi Kalimantan Tengah menanyakan kesiapan dan tempat gudang logistik KPU Kabupaten Kapuas untuk Pilgub Kalteng Lanjutan Tahun 2020 serta atas adanya informasi atas kegiatan Rakor antara Desk Kabupaten Kapuas pada Pilgub Kalteng dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Kapuas dimana ada perbedaan jumlah Pemilih yang bila dilihat dari DP4 yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri dengan DPS yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kapuas dalam Rapat Pleno Penetapan DPS pada tanggal 13 September 2020 di Aula Bappeda Kabupaten Kapuas. Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas, Otovianus, menyampaikan “terkait Gudang Logistik, KPU Kabupaten Kapuas telah bersurat ke Pemerintah Daerah mohon dapat difasilitasi berupa Gedung Pertemuan Umum (GPU) Manggatang Tarung atau Gedung Olahraga (GOR) Panunjung Tarung Kuala Kapuas untuk dapat dipergunakan s/d bulan Januari 2021 dan sampai sekarang kami masih menunggu jawaban dan persetujuan untuk bisa digunakan oleh pihak KPU Kabupaten Kapuas”, adapun Opsi lain yang masih dalam proses adalah Pihak KPU Kabupaten Kapuas melihat penawaran yang masuk dari Perorangan atau pelaku usaha swasta dan telah melakukan survey salah satunya ke pihak ketiga dalam hal ini ke Gedung milik pribadi atau perorangan yaitu sudah melihat ke Gedung Eks. Barata Kuala Kapuas. Survey sudah dilaksanakan dan kondisi gedung cukup baik dan layak untuk menampung serta proses sortir, pelipatan dan pengepakan barang logistik Pilgub 2020”. Pada kesempatan yang sama Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas juga menyampaikan “bahwa DPS yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kapuas adalah merupakan hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh PPDP, yang kemudian ditetapkan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kapuas secara berjenjang, dan jika terdapat warga Kabupaten Kapuas yang belum masuk dalam DPS maka saat ini ada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat pada tanggal 19 September s/d 28 September 2020, dimana bagi yang belum masuk bisa datang ke kantor PPS setempat dengan mengisi formulir model A.1.A-KWK dengan menyampaikan salinan/fotocopy KTP atau Surat Keterangan dari Disdukcapil untuk diverifikasi oleh Badan Adhoc secara berjenjang sampai dengan tingkat KPU Kabupaten Kapuas sebelum ditetapkan sebagai DPSHP dan DPT”.(GC/edit).

Kuala Kapuas, www.kpu.kapuaskab.go.id – Guna mewujudkan Pilkada atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 yang aman, damai dan sejuk, Polres Kapuas gelar FGD (Focus Group Discussion) bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Kapuas di Palingkau, Kecamatan Kapuas Murung, Rabu, (23/9/2020). FGD (Focus Group Discussion ini diinisiasi oleh Polres Kapuas dan dilaksanakan bertempat di ruang Aula Kecamatan Kapuas Murung. Kegiatan FGD yang dimulai sejak pukul 08.30 WIB ini dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Kapuas, Jamilah Maisura, Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas, Libu, Kasat Binmas Polres Kapuas, Iptu Imam Sahrofi, Wakapolsek Kapuas Murung, Camat Kapuas Murung, Joni Susilo, Perwakilan Danramil Kapuas Murung, Kacabjari Palingkau, Ketua MUI Kec.Kapuas Murung, Kepala KUA Kapuas Murung, Kades, Lurah, anggota PPK, anggota PPS se Kecamatan Kapuas Murung, Tomas, Toda, Toga dan Todat. Pimpinan FGD ini adalah Kasat Binmas Polres Kapuas, Iptu Imam Sahrofi. FGD (Focus Group Discussion) digelar dengan Tema “Wujudkan Pilkada Kalteng Tahun 2020 yang Aman, Damai dan Sejuk menyampaikan pada saat pembukaan “kegiatan FGD ini digelar disini memperhatikan angka pemilih berjumlah 16.989 pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dimana yang merupakan terbanyak ke 5 (lima) dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas”. Ketua KPU Kabupaten Kapuas pasca kegiatan menyampaikan “Terima kasih kepada Polres Kapuas dalam hal ini Binmas Polres Kapuas yang telah menggelar kegiatan ini dalam rangka mensosialisasikan dan demi terciptanya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 yang aman, damai dan sejuk di Kabupaten Kapuas khususnya di Kecamatan Kapuas Murung ini tanpa money politic dan jangan menyinggung SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dalam pelaksanaan Kampanye yang dimulai pada 26 September s/d 5 Desember 2020, dan tidak lupa kita selalu mengingatkan pentingnya dalam setiap tahapan bahwa semua dilaksanakan dengan protokol pencegahan dan penyebaran Covid-19 dengan minimal menggunakan masker serta cuci tangan sebelum beraktifitas”. Kesimpulan dari FGD (Focus Group Discussion) ini yaitu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas untuk selalu mengedepankan rasa persaudaraan untuk menghindari konflik sosial akibat dari perbedaan pilihan dalam Pilkada Tahun 2020 ini, serta untuk mensosialisasikan bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 untuk datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) menggunakan hak pilihnya dalam demokrasi guna menentukan dan memilih Pemimpin Provinsi Kalimantan Tengah. (Gagah Christiantoro).

Palangka Raya- KPU Kalteng mengadakan Rapat Dalam Kantor persiapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah 2020 di Ruang Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (21/9/2020). Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pihak seperti Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Tim Kampanye atau Liasion Officer (LO) Bapaslon. Ketua KPU Kalteng, Harmain dalam sambutannya mengatakan, masa kampanye akan berlangsung selama 71 hari yaitu dimulai pada 26 September-5 Desember 2020. Ada banyak hal yang harus disepakati bersama menyangkut soal tempat, jumlah, dan titik lokasi untuk peletakan Alat Peraga Kampanye (APK). Eko Wahyu Sulistiobudi selaku Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM juga menyebut, akan membuat kesepakatan bersama partai politik (parpol) pengusung dan LO bapaslon. Sebab, KPU Samarinda akan menerima desain APK seperti baliho, spanduk serta bahan kampanye seperti selebaran, brosur, dan leaflet. Eko Wahyu berharap desain sudah bisa diselesaikan agar pihaknya bisa memfasilitasi dalam hal percetakan.“Sampai hari ini, soal jumlah masih belum selesai adanya revisi PKPU Nomor 4/2017. Sebab masih dalam tahap uji publik namun draft sudah kami terima. Mudah-mudahan itu tidak berubah. Jumlahnya nanti ada 200 persen yang bisa dicetak oleh paslon. Sedangkan KPU maksimal hanya 5 lembar untuk tingkat kota. Itu hanya baliho dan spanduk. Di tingkat kelurahan, ada semacam umbul-umbul,” ungkap Eko Wahyu. Oleh sebab itu, harmain menekankan desain diharapkan rampung secepatnya. “Item tersebut dicetakkan oleh KPU, namun pemasangannya mengacu PKPU RI Nomor 10/2020 diserahkan kepada tim kampanye paslon,” ujarnya. Setiap desain yang diterima KPU harus mematuhi regulasi dan larangan. Diantaranya tidak boleh memuat foto Presiden dan Wakil Presiden RI atau orang di luar pengurus partai politik. “Selain yang difasilitasi KPU, masing-masing paslon boleh mencetak 200 persen dari yang diadakan oleh KPU. Misalnya baliho di tingkat kabupaten 5, maka mereka boleh mencetak 10 tiap masing-masing paslon,” jelas Harmain. Setelah disepakati bersama, pemasangannya pun nanti bisa seragam dan tidak ada lagi komplain dari masing-masing paslon. Sedangkan untuk uji publik, nanti akan dipasang oleh pihak paslon. KPU Kalteng hanya mencetakkan saja. Jumlah yang dicetak oleh pihak paslon dan KPU Kalteng harus disepakati dan ditetapkan. “Ke depannya, akan ada pembahasan-pembahasan yang lebih rinci lagi menyangkut soal teknis pemasangannya. Sebab ke depannya akan agak ruwet. Apakah rangka pemasangannya melebar atau bersusun ke atas. Nanti kami coba simulasikan yang terbaik. Agar kampanye berjalan baik,” lanjut Harmain. Harmain berharap, 29 September 2020 nanti semua sudah rampung dan siap masuk ke percetakan untuk digandakan.(Srk)

Kuala Kapuas, www.kpu.kapuaskab.go.id – Tim Desk Pilkada Pemda Kapuas dan KPU Kabupaten Kapuas bahas Data Pemilih Sementara yang telah ditetapkan pada tanggal 13 September 2020, yang diselenggarakan oleh Tim Desk Pilkada Pemda Kapuas di Aula Bupati Kapuas, Senin, (21/9/2020). Pertemuan ini diinisiasi oleh Tim Desk Pilkada Pemda Kapuas diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Kapuas Jl. Pemuda Km. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas. Adapun yang menjadi Peserta Rapat Koordinasi ini adalah Bupati Kapuas, Wakil Bupati Kapuas, Plt. Sekretaris Daerah, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kapuas, Ketua dan Anggota KPU maupun Bawaslu Kapuas, Inspektur Kabupaten Kapuas, Kaban PKAD, Kaban Kesbangpol, Kepala BPPD, Kepala BPMDes, Kadis Disdukcapil, Kadis Kominfo, Kasat Pol-PP dan Damkar, Kabag Tapem dan Kabag Hukum juga diikuti oleh Camat dan Lurah/Kades se-Kabupaten Kapuas. Pada saat pembukaan acara Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Setda Kapuas, Ilham Anwar menyampaikan “rapat ini diselenggarakan oleh Tim Desk Pilkada Pemda Kapuas dalam rangka rapat koordinasi pencermatan Data Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Kapuas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020, dimana terdapat selisih angka DP4 dengan DPS yang ditetapkan KPU Kabupaten Kapuas sebanyak 43.249”. Pada kesempatan yang sama Bupati Kapuas saat penyampaian arahan mengatakan “Pemerintah Kabupaten Kapuas berharap adanya koordinasi yang baik dan efektif antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Pemilihan dalam hal ini KPU Kabupaten Kapuas khususnya demi terciptanya data pemilih yang berkualitas dapat dipertanggungjawabkan, dan pemerintah daerah siap memfasilitasi apa saja yang diperlukan penyelenggara sesuai kemampuan dan aturan yang ada”. Ketua KPU Kabupaten Kapuas, Jamilah Maisura, pasca pertemuan menyampaikan “KPU Kabupaten Kapuas pada prinsipnya menjalankan tahapan dan jadwal sesuai Peraturan KPU dan peraturan perundang-undnagan yang ada, dan jika terdapat warga Kabupaten Kapuas yang belum terdaftar dalam DPS dipersilahkan menyampaikan tanggapan masyarakat ke kantor Panitia Pemungutan Suara dengan menunjukkan dan menyerahkan fotocopy KTP elektronik dan Surat Keterangan dari Disdukcapil dan mengisi formulir model A.1.A.-KWK sesuai jadwal tahapan tanggapan masyarakat terhadap DPS pada tanggal 19 s/d 28 September 2020”. Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas, Iswahyudi Wibowo menyampaikan “akan mengawasi tahapan tanggapan masyarakat terhadap DPS pada tanggal 19 s/d 28 September 2020 serta dengan memperhatikan kepatuhan atas pelaksanaan protokol pencegahan dan penyebaran Covid-19”. (Gagah Christiantoro).

Kuala Kapuas, www.kpu.kapuaskab.go.id– KPU Kabupaten Kapuas menghadiri Rapat Koordinasi yang digagas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kapuas terkait pelaksanaan protokol kesehatan dimasa Pandemi Covid-19 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020, Senin, (14/09/2020). Pertemuan atau Rakor ini digagas oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Yan Hendri Ale selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kapuas. Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas menyatakan rakor ini diadakan dalam rangka membahas Rencana Kerja Dukungan Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Protokol Kesehatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020. Rakor ini dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Kapuas, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas, pihak RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, Tim Biro Hukum Setda Kabupaten Kapuas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas. Adapun 3 poin kesimpulan pada rakor ini meliputi dukungan pemerintah daerah atas permintaan KPU dan Bawaslu Kabupaten Kapuas terkait pelaksanaan rapid test yang akan dilaksanakan tanggal 16 s/d 21 September 2020 dengan biaya sebesar Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah dengan catatan kepastian tanggal akan diberitahukan segera kepada pihak terkait, legal formal sebagai payung hukum seperti perjanjian kerjasama maupun pelimpahan wewenang dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Satgas Covid-19 Kabupaten Kapuas kepada RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo akan dikaji dan dibahas lebih lanjut oleh Biro Hukum Setda Kabupaten Kapuas, permintaan jawaban tertulis atas surat permintaan pelaksanaan rapid test akan segera dikoordinasikan pimpinan rapat kepada Dinas Kesehatan dan Plh. Satgas Covid-19 Kabupaten Kapuas. Ketua KPU Kabupaten Kapuas, Jamilah Maisura, pasca pertemuan menyampaikan “KPU Kabupaten Kapuas berharap dukungan pemerintah daerah dalam kesiapan pelaksanaan rapid test bagi 1.326 Badan Adhoc PPS, dari jumlah total keseluruhan 1.386 Badan Adhoc PPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020, jumlah tersebut hanya 1.326 Badan Adhoc PPS yang direncanakan rapid di 16 Kecamatan mengingat jajaran Badan Adhoc PPS Kecamatan Selat telah terlebih dahulu dirapid test”. Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKAD yang juga Tim TAPD Kabupaten Kapuas, Yan Hendri Ale menyampaikan “Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas pada Rakor ini menyampaikan telah mensosialisasikan kewajiban penggunaan masker bagi masyarakat Kabupaten Kapuas juga siap memfasilitasi pelaksanaan rapid test bagi Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kapuas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Lanjutan Tahun 2020 dimasa Pandemi Covid-19 ini”.(GC).

BORNEONEWS, Palangka Raya - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan hasil verifikasi syarat calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah serta hasil pemeriksaan kesehatan kepada bakal pasangan calon, Minggu 13 September 2020. Penyerahan berkas dilakukan di aula Kantor KPU Provinsi Kalteng oleh Ketua KPU Provinsi Kalteng Harmain Ibrohim serta diterima langsung oleh masing-masing perwakilan pasangan calon. "Terkait dari hasil tes kesehatan dari tim kesehatan, kedua pasangan calon ini dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba," kata Ketua KPU Kalteng, Harmain Ibrohim. Harmain juga menyampaikan untuk pasangan calon yang belum memenuhi syarat, maka kesempatannya untuk perbaikannya dari 14-16 September 2020. "Kemudian diserahkan ke KPU untuk kita verifikasi kembali dan kita umumkan kembali hasilnya," jelasnya. Berdasarkan hasil verifikasi perbaikan tersebut maka akan ditetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. (NOPRI/B-6)