Berita Terkini

Palangka Raya - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Bimbingan Teknis Mekanisme Pendistribusian Logistik Pemilu 2019 Dengan Teknologi Informasi, bertempat di Hotel Neo Palangkaraya, pada hari Minggu ( 14 s/d 16 Oktober 2018), diikuti oleh Sekretaris dan Kasubag Umum dan Logistik dari 14 ( Empat Belas ) Kabupaten / Kota se- Kalteng . Sekretaris KPU Prov Kalteng memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan. Dalam sambutannya Sekretaris KPU Prov Kalteng agar memfasilitasi kontestan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPRD, DPR RI dan mengkalkulasikan anggaran APK sesuai dengan anggaran yang tersedia. Menghitung semua biaya yang dibutuhkan dalam pendistribusian Logistik, juga membahas terkait persiapan gudang yang akan digunakan saat Logistik tiba di Kab/Kota Se-Kalteng. Hadir mengisi materi dari Biro Logistik KPU RI, Eko Wahyudiono dan Arie Bathara D. Peserta dibekali materi ‘’MANUAL BOOK’’ Sistem Informasi Monitoring Distribusi Logistik. (LG)

Palangka Raya - (Senin/8/10) Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah beserta tim dari Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah, melaksanakan kegiatan monitoring Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik di Kabupaten Kotawaring Barat. Menurut keterangan dari Suradi (Kasubag Hukum) Sekretariat KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, Partai Politik PKPI tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), karena tidak ada kepengurusannya di Kabupaten Kotawaringin Barat sedangkan Partai Politik Garuda dan PBB tidak menyerahkan LADK karena tidak ada calonnya. Ada 6 Parpol yang diminta untuk perbaikan, yaitu : Hanura, Demokrat, Gerindra, PKB, PAN dan Berkarya, namun mulai tanggal 24 s.d 27 September 2018, 6 (enam) parpol tersebut sudah menyerahkan perbaikan ke KPU Kabupaten Kotawaringin Barat. Pelaksanaan LADK di Kabupaten Kotawaringin Barat, sudah sesuai dengan PKPU/Surat Edaran KPU RI dan sejauh ini untuk penerapan aplikasi Dana Kampanye tidak ada masalah serta formulir LADK hardcopy dan sofcopy sudah bersesuaian (Av).

Palangka Raya - (Senin/8/10) Harmain selaku Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah beserta tim dari Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan Ketua beserta anggota KPU Kotawaringin Barat, menyempatkan pada sore harinya meninjau stand pameran KPU Kabupaten Kotawaringin Barat. Konten – konten di stand pameran berisi tentang Profil KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, Profil Partai Politik, Sejarah Pemilu dari awal sampai sekarang, foto – foto kegiatan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, Buku – buku terkait kepemiluan. (Av).

Palangka Raya - Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) resmi diluncurkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Jumat (5/10/2018). KPU Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan Diskusi Publik GMHP dengan tema “Memaknai Kedaulatan Pemilih dalam Pemilu 2019” Jumat (12/10/2018). Gerakan ini adalah salah satu bentuk meminimalisir potensi data invalid sekaligus pendataan kembali terhadap masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih. Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah Divisi Data dan Informasi,Wawan Wiraatmaja mengatakan GMHP merupakan salah satu upaya KPU untuk menyempurnakan DPT Pemilu 2019. Berdasarkan data temuan Ditjen Adminduk, Kemendagri RI, untuk Provinsi Kalimantan Tengah terdeteksi sebanyak 391.030 masyarakat yang sudah rekam KTP-el namun belum masuk DPT, setelah dilakukan pencermatan, tidak semua data dapat dimasukkan kedalam DPT dikarenakan sebagian sudah meninggal, TNI/Polri maupun sudah pindah domisili. Melalui GMHP ini menurut Wawan telah terbentuk posko-posko di Kecamatan, Kelurahan dan Desa. KPU Provinsi Kalimantan Tengah juga mengajak seluruh jajaran stakeholder pada tanggal 17 Oktober pukul 10.00 WIB agar sama-sama mendatangi kantor desa/kelurahan untuk melakukan pengecekan data diri apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Anggota Bawaslu Kalteng, Siti Wahidah meminta KPU agar memastikan seluruh Hak Pilih Masyarakat di Kalimantan Tengah terlindungi khususnya untuk Pemilu Tahun 2019, Menurut dia kepentingan terkait data pemilih tidak hanya menjadi tanggungjawab penyelenggara pemilu melainkan juga seluruh stakeholder kepemiluan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Katiran menegaskan komitmen pihaknya untuk membantu KPU menuntaskan potensi data ganda di masyarakat. Strategi penyelesaian perekaman wajib KTP pun dilakukan dengan cara jemput bola perekaman KTP-el berdasarkan daftar by Name by Adress wajib KTP yang belum melakukan perekaman. Dia juga mengajak kepada partai politik untuk aktif mengajak masyarakat untuk merekam data kependudukannya mengingat dibeberapa daerah masih ditemukan masyarakat yang enggan untuk mendata dirinya. Hadir sebagai pembicara yang lain Kanwil Kemenkumham Arif Gunawan, Ketua PWI Kalimantan Tengah Sutransyah. “ada beberapa kendala yang dihadapi, tidak semua napi di lapas itu memiliki KTP-el, maka diharapkan KPU lebih gencar lagi agar setiap orang napi/tahanan hak pilihnya bisa terfasilitasi sesuai perundangan. (Nn)

Palangka Raya - www.kalteng.kpu.go.id- KPU Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP). Kegiatan Bimtek mendatangkan Narasumber dari Biro SDM KPU Republik Indonesia diikuti Peserta dari Provinsi serta 14 Kabupaten/Kota dilaksanakan di Imperial Room Lt. III Aquarius Botique Hotel, Rabu (3/10/2018). Hadir pada acara Bimbingan Teknis SIPP meliputi para Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran sekretariat penyelenggara kegiatan, Bambang Gunawan selaku Narasumber Bimtek yang juga merupakan Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Informasi pada Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia. Sebanyak 26 Peserta aktif mengikuti kegiatan BimbinganTeknis Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP). “Selamat datang bagi Narasumber dari KPU Republik Indonesia dan bagi Peserta diharapkan agar dapat memperhatikan benar apa yang akan disampaikan oleh narasumber serta mampu menerapkan dan mengerjakan apa yang menjadi tugasnya dalam penginputan Data Penyelenggara Pemilu yang merupakan gerbang informasi bagi jajaran Penyelenggara yang dapat diakses oleh banyak khalayak” ungkap Wawan Wiraatmaja Plh. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada saat pembukaan acara Bimbingan Teknis. “Selepas kegiatan Bimtek ini selesai dilaksanakan diharapkan Bapak dan Ibu yang menjadi Operator SIPP dapat langsung melaksanakan penginputan data-data yang telah diajarkan meliputi Data PNS, Data Komisioner, Data PPK, Data PPS, sehingga nanti dapat diakses langsung oleh masyarakat yang membuka laman SIPP dengan alamat www.sipp.kpu.go.id” ungkap Bambang Gunawan. (G.C).

Palangka Raya - Sesuai instruksi dari KPU Republik Indonesia dalam Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2018 Tentang perubahan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan upacara peringatan hari Kesaktian Pancasila Tahun 2018, KPU Provinsi Kalimantan Tengah menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diikuti Ketua dan Anggota KPU serta staf Sekretariat KPU bertempat di halaman Kantor KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 1 Oktober 2018 berlangsung hikmat. Bertindak selaku Pembina upacara Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah (Harmain), Pemimpin upacara Plh Kasubag Umum Logistik Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah (Hero Chrisnanto), pembacaan Teks Undang-undang Dasar 1945 (Ludianna Gultom), dan d’oa dibacakan oleh (Ahmad Sajana). Ikrar dibacakan langsung oleh Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, menyatakan “ Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya : bahwa sejak diproklamasikan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataanya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ; bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurangwaspadaan Bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai Ideologi Negara ; bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur Ideologi Pancasila, Bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ; maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (Srk)